Essay Tentang Utang Negara

“Mekanisme Pengendalian Rasio Utang Terhadap PDB yang Andal untuk Kesinambungan Fiskal”

Karya : Hijrah Anggraini Nashuha (DI Pajak 1-41)

 

Saat ini Indonesia Indonesia sedang gencar-gencarnya memperoleh pendapatan Negara dari perpajakan. Bahkan beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) demi mencapai target pajak yang tentunya akan menambah pendapatan Negara. Dan hasilnya memang cukup memuaskan pendapatan Negara dari pajak meningkat, namun tetap tak mencukupi keperluan untuk belanja Negara, sehingga utang menjadi solusi menutupi kekurangan tersebut.

Utang Indonesia dari tahun ke tahun selalu meningkat jumlahnya, entah itu utang dalam negeri maupun luar negeri. Apalagi di masa pemerintahan Presidon Joko Widodo, dengan program infrastruktur yang ekspansif tentunya membutuhkan banyak dana untuk membangun itu semua. Dari segi APBN pun pendapatan selalu lebih rendah dari belanja, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut diperlukan pembiayaan atau dengan kata lain berutang, entah dalam negeri berupa mengeluarkan surat-surat berharga maupun berutang kepada negera lain.

Dilansir dari https://economy.okezone.com jumlah utang pemerintah pusat bulan Agustus 2017 mencapai 3.825,79 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 3.087,95 triliun (80,7%) dan pinjaman luar negeri sebesar 737,85 triliun (19,3%).

Semenjak masa pemerintahan Presiden Joko widodo, memang lebih dari 1.000 triliun Indonesia berutang, entah dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu tentunya membuat gonjang-ganjing bagi masyarakat umum yang hanya tahu bahwa utang Indonesia semakin membengkak saja jumlahnya dari tahun ke tahun. Bahkan, beberapa waktu lalu tak sedikit yang melakukan aksi demo anti utang, akibat besarnya jumlah utang Indonesia yang digonjang-ganjingkan dalam keadaan krisis utang.

Terlepas dari itu semua, sebenarnya jumlah utang masih dalam posisi aman, dan defisit anggaran terhadap PDB pun masih di jaga di bawah 3%.  Dalam APBN pun masih menjalankan amanat yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu tetap memberikan prioritas anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing sebesar 20% dan 5% dari total APBN. Selain itu rasio utang Indonesia sekitar 28% terhadap PDB. Angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimum dalam ketentuan undang-undang yaitu 60% dari PDB. Melalui pengendalian defisit anggaran terhadap PDB, pengendalian rasio utang terhadap PDB, penurunan net penambahan utang dan pengendalian keseimbangan primer merupakan upaya-upaya yang dilakukan pemerinta untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Tak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur indonesia sangat jauh tertinggal dengan Negara lain.  Semenjak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998-1999, Indonesia memfokuskan untuk perbaikan ekonomi dengan memberikan subsid-subsidi dan kebijakan lain, sehingga mengesampingkan infrastruktur Negara. Untuk itu tak heran, jika infrastruktur Indonesia sangat jauh tertinggal dengan Negara lain.

Semenjak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mulai berbenah terhadap infrastruktur, membangun bangsa ini tentu bukan hal yang mudah dan membutuhkan banyak dana untuk mewujudkannya. Karena itulah perlukan pembiayaan atau dengan nama lain utang. Dari sekian banyak utang tersebut, bahkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo bertambah lebih dari 1.000 triliun, utang tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang ekspansif.

Negara sama halnya dengan rumah tangga, dimana terkadang pendapatan lebih rendah dari kebutuhan dan mengharuskan berutang. Sama pula ketika sebuah keluarga hendak memulai usaha dan tidak memiliki modal yang cukup berutang adalah solusinya. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, utang Indonesia mungkin besar jumlahnya, dan pada masa pemerintahan Presiden juga berutang cukup banyak. Namun semua itu semata-mata untuk modal usaha. Usaha untuk membangun Indonesia, dengan membangun jalan told an sebagainya, yang suatu saat modal itu akan kembali bersama dengan keuntungunnya. Bagi Negara, bangsa bahkan juga masyarakat yang merasakan keuntungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mengendalikan utang tersebut agar tetap aman dan terkendali, tentunya utang tersebut harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Dimana penggunaan utang tersebut benar-benar diperhatikan penggunaannya yang bermanfaat dan ada timbal balik di kemudian hari yang menguntungkan bagi Indonesia. Utang untuk usaha jika dikelola dengan balik, maka pada saat jatuh tempo utang itu akan lunas dan hasil dari usaha masih terus mengalir, berbeda jika utang digunakan untuk konsumsi, utang habis saat jatuh tempo tak sanggup untuk mengembalikan dan tak ada hasil apapun dari kegiatan berutang tersebut.

Dengan adanya kegiatan yang produktif (membangun infrastruktur) utang Negara dapat dibayar melalui mekanisme Bilateral Public Debt, teruatama untuk utang luar negeri. Dimana kreditor (pemberi pinjaman) membatalkan hutang kepada debitor(yang meminjam) untuk menyisihkan dana untuk tujuan yang disepakati bersama. Misalnya ketika hasil dari pembangunan ini menghasilkan suatu produk yang berpontensi untuk menambah sumber pendapatan Negara. Maka pemerintah dapat menyisihkan dana dari dari kegiatan tersebut untuk memenuhi kesepatan bersama yang nantinya akan menghapus utang Indonesia terhadap kreditor. Kesepakatan bersama ini bisa meliputi bidang pelestarian lingkungan, sosial, pendidikan dan tujuan lainnya.

Mekanisme Pengendalian dilakukan pemerintah dengan prinsip prudent (kehati-hatian) dan mempertimbangan kemampuan pemerintah untuk membayar kewajiban tersebut. Sehingga utang tersebut tidak semakin membengkak, dan utang tersebut digunakan untuk kegiatan yang produktif berdampak baik bagi Negara dalam jangka panjang, yang hasilnya akan kita rasakan beberapa tahun ke depan. Untuk itu, sebagai warga negara, alangkah lebih baik jika kita mengetahui duduk masalah sebelum bertindak dan mendukung program-program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Tangerang Selatan, 13 Oktober 2017